Pengertian, Tujuan, Fungsi Terbaru – Info Surabaya

waktu baca 13 menit

Kamis, 25 Mei 2023 04:09 0 3 Rahma Hidayat

Politik Adalah – Anda pasti sudah tidak asing dengan istilah politik. Kata ini sendiri sering kita temui pada media massa, baik koran, televisi, majalah dan lain sebagainya. Lalu apa itu politik?

Pada artikel ini kami akan membahas lebih jauh mengenai pengertian politik. Baik secara umum, secara etimologi dan juga pengertian menurut para ahli dan KBBI. Di samping itu kami juga akan memberikan macam-macam politik yang ada di dunia.

Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani ‘politikos’ yang berarti dari, untuk atau berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian tersebut adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Di samping itu politik juga bisa diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional ataupun non-konstitusional.

Pengertian Politik Secara Etimologi

Politik berasal dari bahasa Belanda ‘politiek’ dan bahasa Inggris politics yang keduanya bersumber dari bahasa Yunani (politika – yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (polites – warga negara) dan (polis – negara kota).

Secara etimologi kata politik masih berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Sementara kata politis memiliki arti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Sedangkan politisi adalah orang-orang yang terjun di dunia politik.

Politik berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut adalah:

polites berarti warga negara.
politikos berarti kewarganegaraan.
politike tehne berarti kemahiran politik.
politike episteme berarti ilmu politik.

Kata ini berpengaruh ke wilayah Romawi sehingga bangsa Romawi mempunyai istilah ars politica yang berarti kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. Politik juga dikenal dalam bahasa Arab dengan kata siyasah yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus al Muhith mengatakan bahwa sustu ar-ra’iyata siyasatan berarti saya memerintahnya dan melarangnya.

Sementara secara terminologis politik bisa diartikan sebagai berikut:

Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebaga usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan (politics). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik.
Menujuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (policy). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan.
Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (siyasah).

Diantara ketiga definisi di atas, definisi pertama mempunyai konotasi yang lebih negatif dibandingkan definisi lainnya. Sebab orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan, ntuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang bisa dilakukan dengan jalan apapun, entah baik maupun buruk dan bisa menghalalkan segala cara. Selain itu definisi pertama lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa.

Sementara definisi kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan kepada masyarakat. Dimana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat, bukan penguasa aset-aset strategis.

Pengertian Politik Menurut KBBI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada beberapa definisi seputar politik. Berikut definisi selengkapnya yang bisa Anda simak:

(pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem Pemerintahan, dasar pemerintahan).
Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain
Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan

Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian politik. Sebagai referensi tambahan, Anda bisa melihat pendapat masing-masing ahli berikut:

Menurut Aristoteles politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

Pengertian politik menurut Joice Mitchel adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.

Politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang berhubungan proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, politik bisa dikatakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

Politik merupakan ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam beragam bentuk atau manifestasi pembangunannya. Johan berpendapat politik juga membuat konsep-konsep pokok mengenai negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Politik merupakan ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut.

Pengertian politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, meliputi sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

Politik merupakan seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.

Menurut Hans Kelsen politik mempunyai dua arti, yakni:

Politik sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna.
Politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan.

Politik adalah Ilmu yang mengatur perkembangan negara, begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan.

Politik merupakan hal-hal praktis yang mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan walaupun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW.

Andrew Heywood membagi definisi politik menjadi asumsi, yaitu:

Politik sebagai seni pemerintahan – Merupakan penerapan kendali di dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini merupakan yang paling tua dan berkembang sejak masa Yunani Kuno.
Pengertian politik sebagai hubungan publik – Menurut Aristoteles dalam bukunya Politics menyebutkan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya secara kodrat manusia hanya bisa memperoleh kehidupan yang baik lewat suatu komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup ‘publik’ dan ‘privat’. Kedua lingkup itu diperbesar menjadi state terletak institusi seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya. Sedangkan dalam ‘civil society’ terletak institusi seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas dan sejenisnya.
Pengertian Politik sebagai komponen kompromi dan konsensus – Kompromi dan konsensus diadu dengan brutalitas, pertumpahan darah dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan supaya tercapai persetujuan dengan pihak lain. Baiknya politik suatu negara adalah saat masalah pergesekan kepentingan diselesaikan lewat kompromi dan konsensus di atas meja dan bukan dengan pertumpahan darah.
Pengertian Politik sebagai kekuasaan – Politik sebagai kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain untuk menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, distribusi dan pemakaian sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi tersebut, politik dilihat sebagai penggunaan kapital (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut.

Politik merupakan ilmu memerintah dan mengatur negara.

Politik adalah segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan, atau yang berorientasi kepada negara. Suatu keputusan disebut keputusan politik jika diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politis jika menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan.

Menurut pendapat Sri Sumantri, politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam berbagai badan politik, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

Politik di masa modern meliputi pemerintah suatu negara dan pula organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana pemerintah merupakan otoritas yang terorganisir dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif.

Politik menurut Harold Laswell adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

Politik merupakan proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat guna menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Politik adalah salah satu perjuangan yang bertujuan memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.

Carl Schmidt mengemukakan pendapat bahwa politik merupakan suatu dunia yang di dalamnya orang-orang lebih membuat keputusan-keputusan dari pada lembaga-lembaga abstrak.

Politik adalah kekuasaan, kekuatan seluruh jaringan lembaga-lembaga (institusi) yang memiliki hubungan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain.

Politik merupakan ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses negara dan pemerintah.

Politik adalah ilmu sosial yang mempelajari secara khusus sifat dan tujuan dari negara, sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, serta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.

Seely dan Stephen Leacock

Definisi politik adalah ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.

Politik bisa diartikan sebagai menyelidiki negara dalam keadaan bergerak.

Definisi politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

Max Weber mengartikan politik sebagai sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara negara-negara maupun diantara hukum dalam suatu negara.

Politik adalah macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang berhubungan dengan proses menentukan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu.

Menyampaikan pendapat bahwa politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali tersebut disokong melalui instrumen yang bersifat otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini-siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

Menurut Kartini Kartolo, politik merupakan aktivitas perilaku atau proses yang memakai kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Baca juga: Pengertian Dan Contoh Demokrasi

Macam-macam Sistem Politik

Ada cukup banyak sistem politik yang berkembang di dunia ini. Berikut adalah sistem politik yang bisa kita temui:

Absolutisme : Sistem politik dimana tidak ada batasan hukum, kebiasaan, atau moral atau kekuasaan pemerintah. Istilah tersebut secara umum dipergunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi dapat pula digunakan pada sistem yang kelihatannya demokratis yang memberi kewenangan mutlak pada legislatif dan eksekutif. Sifat utama dari bentuk pemerintahan ini adalah dengan pemusatan kekuatan, kontrol kelompok sosial yang ketat, sehingga tidak adanya partai politik sebagai pesaing dan perwakilan rakyat menjadi oposisi.
Anarkisme : Sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para anarkis percaya bahwa dengan pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak hanya terbatas pada bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan dari umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-bebasnya. Namun salah satu batasan atas kebabasan itu adalah larangan melukai lain. Batan ini menimbulkan batasan lain. Jika umat manusia berusaha untuk menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik memiliki hak untuk bersatu melawannya dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal,walaupun hanya melalui kerja sama sukarela dan bukan melalui organisasi negara.
Koalisi : Kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah dari koalisi yang paling sering digunakan sehubungan dengan partai politik. Pemerintahan koalisi, yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Italia dan prancis, dapat dibentuk ketika tidak ada satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.
Persemakmuran (commonwealth) : Sistem terdiri dari rakyat satu komunitas yang terorganisasi secara politis dan bersifat independen atau semi independen, dimana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat.
Komunisme : Menurut teori, komunis dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi. Namun dalam pratiknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.
Demokrasi : Sistem politik dimana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk pemerintahan apapun yang mereka pilih. Dalam demokrasi modern, otoritas tertinggi dilakukan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perwakilan dapat dilanjutkan dengan pemilihan umum menurut prosedur hukum recall dan referendum.
Despotisme : Sistem dimana terdapat penguasa absolut yang tidak dibatasi oleh proses konstitusional atas hukum apapun. Kata ini juga memiliki konotasi kebijakan yang kejam dan opresif.
Kediktatoran : Bentuk kediktatoran di masa modern adalah pemerintahan negara di tangan satu orang. Diktator sebenarnya adalah gelar magistrate pada masa Romawi Kuno, yang ditunjuk oleh Senat pada masa darurat, dan disahkan oleh comitia curiata.
Totalitarianisme : Sistem politik dan ideologi di mana semua aktivitas sosial, ekonomi budaya, politik, intelektual dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin sebuah negara. Dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Negara-negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang mengotrol partai politik.
Fasisme : Ideologi politik modern yang beurpaya menciptakan kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau identitas etnis. Fasisme menolak ide liberal seperti hak individu dan kebebasan, dan sering menekan untuk membantu membatalkan pemilihan umum, legislatif, dan elemen yang lain.
Federalisme : Sistem politik nasional atau internasional di mana dua tingkat pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama. Negara dengan sistem politik federal memiliki pemerintah pusat dan pemerinta-pemerintah yang didasarkan pada unit politik yang lebih kecil, yang biasanya disebut dengan negara bagian, provinsi atau wilayah. Unit poltik yang lebih kecil ini menyerahkan beberapa kekuasaan politik mereka kepada pemerintah pusat, demi kebaikan bersama.
Monarki : Sistem dimana seseorang memilih hak keturunan untuk memimpin sebagai kepala negara seumur hidupnya. Istilah ini juga diterapkan pada negara yang diperintah. Kekuasaan monarki bervariasi dari absolut hingag sangat terbatas. Monarki meliputi penguasa, seperti raja dan ratu, kaisar, dan tsar atau sultan.
Perwakilan : Sistem di mana posisi eksekutig, legislatif, dan yudikatif dapat dipilih melalui suara rakyat. Dalam banyak hal, perwakilan langsung digunakan untuk tujuan legislatif saja. Di Indonesia dan Amerika Serikat ada pengecualian, yaitu prinsip yang sama diterapkan pula untuk posisi eksekutif dan yudikatif: presiden adalah perwakilan langsung rakyat.
Republik : Sistem yang didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk memimpin atas nama rakyat, untuk memiliki perwakilan dan pejabat negara.
Sosialisme : Sistem yang menuntut kepemilikan negara dan kontrol sarana produksi yang menguasai hajat hidup dan pemerataan kemakmuran. Sistem ini secara spesifik dicirikan oleh nasionalisasi sumber daya alam, industri besar, fasilitas perbankan dan kredir, serta hak milik publik;nasionalisasi cabang industri yang dimonopoli melihat monopoli sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemakmuran rakyat.
Teokrasi : Sistem politik sebuah negara di mana Tuhan dianggap sebagai satu-satunya kedaulatan dan hukum kerajaan dipandang sebagai perintah Tuhan. Dapat juga dikembangkan bahwa teokrasi adalah sebuah negara, di mana kontrol berada di tangan para imam agama.
Pemerintahan dunia : Konsep organisasi politik global terpusat dan merupakan aturan hukum bersama yang menciptakan tatanan internasional dan mendorong perdamaian.